“Persoalannya sekarang jangan dipersoalkan adanya aturan itu. Tetapi sekarang perlu dievaluasi isinya. Apakah isinya ini cocok dengan kebutuhan sekarang dibanding dengan tahun 1969. Karena SKB itu kan adanya tahun 1969, “
Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD
Related News
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD tidak setuju Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait pendirian tempat ibadah dihapus.

Menurutnya, peraturan tersebut masih sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan umat beragama agar masing-masing terlindungi dan yang harus dilakukan adalah mengevaluasi isinya bukan seluruh SKBnya.

“Persoalannya sekarang jangan dipersoalkan adanya aturan itu. Tetapi sekarang perlu dievaluasi isinya. Apakah isinya ini cocok dengan kebutuhan sekarang dibanding dengan tahun 1969. Karena SKB itu kan adanya tahun 1969, ” ujar Mahfud saat ditemui usai acara Halal bi halal di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (15/9/2010).

Menurut Mahfud, dirinya tidak dapat membayangkan apabila tidak ada aturan tersebut. Negara diprediksi akan kacau balau dan seluruh masyarakatnya akan mencoba membuat hukum sendiri.

“Karena kalau meniadakan SKB negara bisa kacau balau. Negeri ini akan bikin hukum sendiri orang-orangnya, ” jelasnya.

Disamping itu, lanjut Mahfud, proses evaluasi isi SKB sangat penting untuk segera dilakukan karena penerapannya dirasa kurang tepat dengan yang ada sekarang.

Pasalnya, saat penerbitan peraturan tersebut kondisi para pemeluk agama di Indonesia sudah jelas, berbeda dengan saat ini dimana mobilitas sosial sudah tinggi. Bahkan di dalam satu rumah agamanya bisa berbeda-beda, sehingga mungkin sudah sulit diatur dengan SKB yang ada sekarang.

“Oleh sebab itu harus dievaluasi, ” tegasnya.

Lebih jauh lagi Mahfud menjelaskan bahwa segala isi dari peraturan tersebut juga dianggapnya tidak ada unsur diskriminasi terhadap minoritas.

“Kalau diskriminasi terhadap minoritas itu juga kurang tepat. Kalau anggapannya Islam mau suka-suka disitu tidak juga, contohnya di Bali justru Islam minoritas, di NTT Islam yang minoritas, di Irian , Papua Islam yang minoritas. Umat Islam tidak menghadapi persoalan apapun. Mereka tunduk terhadap aturan-aturan itu. Tapi sekarang bukan soal minoritas mayoritas, melainkan mobilitas sosial, ” tandasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang mengatur soal pendirian tempat ibadah dinilai diskriminatif sehingga menyulitkan bagi kelompok minoritas untuk menjalankan ibadahnya. Tuntutan penghapusan SKB pun datang dari berbagai pihak.